Sebelas Kampung Di Kecamatan Atu Lintang Ikuti Pelatihan EDMC dan EHDW

Tanoh Abu– Rabu  24 Juni 2020  Bertempat di Aula Kecamatan Atu Lintang, Balai Pertemuan Kampung Merah Mege dan Balai Pertemuan Kampung Merah pupuk diselenggarakan Pelatihan Berbasis Aplikasi desa melawan Corona Virus Disease 2019 dan Human Development Work. Kegiatan terselenggara hasil kerjasama antara  sebelah kampung di kecamatan atu lintang Kabupaten Aceh Tengah

.

Camat kecamatan Atu Lintang Bapak Hermansyah membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Camat Atu Lintang menyampaikan bahwa  kepada para peserta Tujuan dilaksanakan pelatihan ini untuk peningkatan kualitas pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak. Serta memberikan pedoman bagi pemerintah Kampung, relawan desa lawan covid-19 dan kader pembangunan manusia untuk melakukan pendataan secara tepat dan akurat  berbasis data secara terus menerus terkait kondisi desa, ekonomi masyarakat, potensi desa, dan lain-lain.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung  disela-sela sambutannya mengatakan kepada para peserta pelatihan bahwa aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Kemendes PDTT RI  sangat membantu terutama bagi pemerintah untuk mengetahui keaadaan real time yang ada desa-desa, Kepala dinas DMPK juga menyampaikan harapan dengan adannya aplikasi desa melawan Corona Virus Disease 2019 dan Human Development Work  semua permintaan data dapat terpenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik."dimasudkan,agar perangkat desa dan KPM bisa melakukan pelaporan penanganan covid 19 ,sehingga data di kampung bisa terupdate dan bisa di ketahui oleh kementrian desa,termasuk pengunaan dana desa,padat karya tunai.

untuk pelatihan dilaksanakan di tiga tempat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid 19, pelatihan Human Development Work (EHDW) yang diperuntukan oleh Kader KPM digelar di Aula Kantor camat Atu Lintang yang di ikuti 11 Peserta yang diwakili 1 orang dari masing-masing kampung yang ada di kecamatan atu lintang sedangkan untuk pelatihan desa melawan Corona Virus Disease 2019 (EDMC) dilaksanakan di Balai Pertemuan Kampung Merah Mege dan Balai Pertemuan Kampung Merah pupuk yang di ikuti 11 Peserta yang diwakili 1 orang dari masing-masing kampung termaksuk dengan reje kampung,para peserta pelatihan diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak.

Read More

Melestarikan Budaya Gotong-Royong Masyarakat Kampung Tanoh Abu

Tanoh Abu- Gotong royong merupakan salah satu budaya masyarakat Desa, yang seiring berjalannnya waktu budaya ini hampir luntur, masyarakat desa sudah mulai terpengaruhi budaya modern, tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap budaya ini semakin berkurang. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Tanoh Abu Kecamatan Atu Lintang  untuk mempertahankan budaya ini dengan cara menumbuhkan kembali semangat gotong royong dengan mengajak seluruh warga masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan. 

                                            Foto : kegiatan Gotong Royong Merapikan Halaman Gedung TPA

Foto : kegiatan Gotong Royong Merapikan Halaman Gedung TPA

Foto : kegiatan Gotong Royong Merapikan Halaman Gedung TPA

    Gotong royong ini menjadikan masyarakat lebih berdaya dan sejahtera karena dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah, demikian halnya dengan kegiatan pembangunan masyarakat

Semangat gotong royong masyarakat Kampung Tanoh Abu masih terjaga dalam setiap kegiatan yang dilakukan di Kampung Tanoh Abu, baik itu kegiatan pembangunan fasilitas umum, pemeliharaan lingkungan sekitar ( kerjabakti membersihkan mesjid dan membrsihkan lingkungan sekitar,) menolong orang sakit. Salah satu bukti nyata hal tersebut terlihat ketika melaksanakan kegiatan Gotong Royong membersihkan jalan lingkungan Kampung Tanoh Abu  yang diikuti semua elemen masyarakat

                                                  Foto : kegiatan Gotong Royong Pembangunan Meunasah

Bapak Kabid Perlindungan Anak Selaku Kabid di KBPPA yang sempat beberapa hari lalu berkunjung di Kampung Tanoh Abu , mengapresiasi dengan masih tertanamnya  semangat gotong royong yang masih dimiliki warga masyarakat, yang mugkin di Desa lain budaya ini sudah mulai luntur, karena sudah terpengaruh budaya luar dan beliau berharap agar budaya ini terus dijaga dan dilestarikan

“saya bangga dan besyukur karena warga Kampung Tanoh Abu masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi hal ini harus kita jaga dan lestarikan untuk kemajuan desa dan menjadi salah satu identitas  masyarakat pedesaan.”18/06/2020

 

Read More

Kapolsubsektor Atu Lintang Salurkan Sembako dari Polri

TANOH ABU - Aipda Erman selaku Kapolsubsektor  dan Bripka Dedek Hendro selaku Babinkamtibmas Kecamatan atu Lintang hari ini tanggal 18 bulan Juni menyalurkan Bantuan Berupa Sembako bagi warga yang membutuhkan, terutama yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi. 

Aipda Erman selaku Kapolsubsektor  dan Bripka Dedek Hendro menjelaskan bantuan tersebut merupakan program POLRI dan diperuntukan bagi warga yang belum menerima bantuan dan warga yang terdampak secara ekonomi karena pandemi Virus COVID-19.

Sebanyak 22 paket sembako berupa beras di bagikan ke masyarakat Kampung Tanoh Abu kecamatan Atu Lintang  dan dibagikan dalam 3 tahap.

Tahap Pertama dilakukan pada tanggal 9 Juni 2020 dimana sebanyak 5  Kepala Keluarga, tahap kedua tanggal 12 Bulan Juni 2020 Sebanyak 5 Kepala Keluarga,sementara pada tahap ke Tiga Tanggal 18 Bulan Juni sebanyak 12 Kepala Keluarga disalurkan ke masyarakat Kampung Tanoh abu Kecamatan Atu lintang.

Aipda Erman selaku Kapolsubsektor berharap bantuan ini bisa meringagnkan beban masyarakat dan juga stabilitas perekonomian, masyarakat tetap terjaga.

"Kami harap bantuan ini juga bisa memotivasi masyarakat untuk tetap berjuang melawan Covid-19 ini"Kata Bripka Dedek Hendro selaku Babinkamtibmas Kampung Tanoh Abu tak lupa Bripka Dedek Hendro mengigatkan masyarakat untuk tetap mematuhi anjuran kesehatan dari pemerintah antar lain menerapkan pola hidup bersih dan sehat,menjaga jarak, mengenakan masker.

Read More

KENAPA SAYA TIDAK DAPAT BANTUAN? BERIKUT PENJELASANNYA

KENAPA SAYA TIDAK DAPAT BANTUAN?

Mari sama-sama kita pahami berbagai informasi tentang bantuan tanggap Covid-19 yang disebut JPS (Jaring Pengaman Sosial) sebagai berikut:

Bantuan yang turun ke masyarakat bukan satu macam, tetapi ada TUJUH MACAM Bantuan, Ketujuh macam bantuan tersebut yaitu:

  1.  Program Keluarga Harapan (PKH)

  2.  Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang dulu disebut RASKIN atau                 RASTRA

  3. Tambahan Sembako

  4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial

  5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi

  6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten

  7. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) 

Ketujuh macam bantuan tersebut adalah bantuan yang berbeda, jadi PENGELOLA, CARA PENYALURAN & WAKTU PENYALURANNYA BERBEDA, Perlu diingat juga bahwa, SATU KELUARGA HANYA BOLEH MENERIMA SATU MACAM BANTUAN,Semua bantuan tersebut, selain dari pembagian beras yang telah dilaksanakan sebelumnya, beras tersebut adalah BERAS CADANGAN PEMERINTAH (BCP) yang jumlahnya terbatas dan hanya dibagi satu kali Untuk itu, di sini akan kami bahas satu persatu, mohon dibaca dengan santai dan dipahami dengan baik:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) Penerima PKH adalah penerima PKH yang selama ini sudah menerima PKH, jadi tidak ada tambahan bantuan untuk penerima PKH atau tambahan keluarga penerima PKH. Penerima PKH sebagian besar juga menerima Sembako/BPNT, jadi mereka akan tetap menerima bantuan seperti biasa yaitu PKH & sembako
2. Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non     Tunai (BPNT), yang dulu disebut RASKIN atau RASTRA Penerima Sembako adalah penerima sembako yang selama ini juga sudah menerima sembako, jadi tidak ada tanbahan bantuan penerima sembako. Sebagian besar penerima sembako adalah penerima PKH, dan mereka juga akan tetap menerima bantuan seperti biasa
3. Tambahan Sembako Tambahan sembako, penerimanya ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data penerimanya diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulu disebut Basis Data Terpadu (BDT). Data tersebut dikelola oleh Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial, data tersebut berisi data-data orang miskin yang diperoleh dari Sensus PPLS tahun 2011, diperbaharui tahun 2015 & tahun 2018. Mulai 2019, seharusnya data tersebut bisa diperbaharui setiap 3 bulan sekali, namun karena sesuatu hal, pelaksanaan pembaharuan tersebut tidak berjalan dengan baik, baik oleh Dinas Sosial maupun nagari. Penerima PKH dan sembako juga diambil dari data ini. Tambahan sembako ini disalurkan melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) berupa kartu ATM (yang juga digunakan oleh penerima PKH & sembako) yaitu senilai Rp. 200.000,-/bulan selama 9 bulan (April-Desember 2020). Hingga saat ini, bantuan ini sudah diproses dan di beberapa daerah sudah mulai dibagikan.
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kementerian Sosial Penerima BLT Kementerian Sosial juga ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan diambil dari DTKS. BLT tersebut dapat diambil langsung di Kantor pos wilayah masing2 Pos). Besar bantuan ini adalah Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total Rp. 1.800.000,-
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Provinsi Penerima BLT Provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan nama calon penerima diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten , dan datanya juga diambil dari DTKS yang tidak menerima PKH, Sembako, Tambahan Sembako dan BLT Kementerian Sosial sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan Pemerintah Provinsi. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan dengan cara diantar langsung oleh Pos. Besar bantuan ini juga Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total Rp. 1.800.000,-. Untuk tahap pertama akan diantar untuk 2 bulan.
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kabupaten Penerima BLT Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Daftar nama calon penerimanya diusulkan oleh Pemerintah desa sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Data penerimanya diambil dari masyarakat desa yang tidak menerima PKH dan Sembako dan belum terdaftar dalam calon penerima Tambahan Sembako, BLT Kementerian Sosial dan BLT Provinsi. Besar bantuan ini juga Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total Rp. 1.800.000,-
7. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Penerima BLT Dana Desa ditetapkan oleh Desa untuk masyarakat yang tidak menerima PKH & Sembako serta belum terdaftar sebagai calon penerima Tambahan Sembako, BLT Kementerian Sosial, BLT Provinsi dan BLT Kabupaten. Penerima BLT Dana Desa memiliki banyak persyaratan. BLT Dana Desa jumlahnya juga terbatas, yaitu msksimal 25% dari Dana Desa untuk Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000,- dan 30% untuk Dana Desa lebih dari Rp. 800.000.000,-. BLT Dana Desa juga tidak boleh diberikan untuk PNS, TNI, Polri, Pensiunan, pegawai kontrak atau yang punya gaji tetap serta semua yang menerima gaji/honor dari desa/nagari seperti Kepala Desa beserta semua perangkatnya, , Guru PAUD/TK, TPA/TPQ/MDA dan lain-lain. Besar bantuan ini juga Rp. 600.000,-/bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total Rp. 1.800.000,-. Untuk penyalurannya tergantung desa/nagari masing-masing dan berdasrkan peraturan terbaru BLT dana Desa ditambah 3 bulan lagi dengan nilai 300.000/Bulan. Jadi, Penerima PKH, Sembako, Tambahan Sembako, BLT Kementerian Sosial dan BLT Provinsi data penerimanya TIDAK ADA KEWENANGAN DESA DAN MASYARAKAT, jadi jika nama-nama penerimanya telah keluar, maka desa tidak bisa merubahnya, mengurangi atau menambahkan penerimanya.Penerima BLT Kabupaten diusulkan oleh desa sesuai kuota/jatah yang diberikan kabupaten. Calon penerimanya ditetapkan melalui musyawarah desa, jadi di sini ADA PERAN DESA DAN MASYARAKAT. Penerima BLT Dana Desa ditetapkan melalui musyawarah Desa dengan jumlah sesuai kemampuan keuangan desa (Besaran Dana Desa yang mampu dianggarkan desa), jadi di sini juga ADA PERAN desa DAN MASYARAKAT.

Jadi, KENAPA SAYA TIDAK DAPAT BANTUAN?

Ada beberapa kemungkinan alasan keluarga yang tidak dapat bantuan:

1. Data Keluarga tidak ada dalam DTKS, sehingga tidak terdaftar sebagai penerima PKH, Sembako, Tambahan Sembako, BLT Kementerian Sosial dan BLT Provinsi
2. Data keluarga ada dalam DTKS, tetapi karena keterbatasan kuota penerima bantuan, maka keluarga tersebut tidak terpilih sebagai penerima bantuan yang disebut pada poin nomor 1. Misalnya di suatu desa ada 300 KK, sementara yang sudah terdaftar sesuai poin nomor 1 ada 100 KK, berarti masih ada 200 KK yang belum terdaftar.
3.  Keluarga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan seperti yang dijelaskan pada poin nomor 1 & 2 di atas, namun tidak bisa diusukan sebagai penerima bantuan dari BLT Kabupaten, karena untuk penerima BLT Kabupaten hanya bisa diusulkan sebanyak kuota yang ditetapkan oleh kabupaten. Misalnya jatah kuota yang ditetapkan oleh kabupaten adalah 50 KK, sementara yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan masih ada 200 KK, jadi ada sisa 150 KK yang tidak bisa diusulkan.
4. Dari sisa 150 KK, tersebut ternyata sesuai aturan (25% dari DD), misalnya Dana Desa hanya mampu membiayai BLT untuk 80 KK, sehingga akan ada sisa 70 KK yang tidak bisa diberi bantuan BLT Dana Desa. 
5. Semakin banyak penduduk suatu Desa, makan akan semakin kecil persentase KK yang terdaftar sebagai penerima bantuan, artinya akan semakin banyak jumlah KK yang tidak menerima bantuan. Hal ini tidak bisa disamakan dengan desa yang berpenduduk sedikit (dibawah 300 KK) yang bisa jadi hampir 100% KK mendapat bantuan.

• Jadi, kami harap kepada masyarakat jangan semerta-merta menyalahkan Pemerintah Desa jika ada nama yang dianggap mampu (tidak layak) juga terdata, atau yang layak dibantu (miskin) tapi belum masuk data. Karena tidak semua kewenangan bantuan berada pada desa.
• Setiap pemerintah Desa pasti memahami masyarakatnya, namun dengan JUMLAH BANTUAN YANG TERBATAS dan ADANYA ATURAN YANG MENGIKAT tentu tidak semuanya dapat diberi bantuan.
• Pemerintah Desa hingga saat ini masih bekerja keras untuk mencocokkan dan menyeleksi data yang ada, jangan sampai tumpang tindih dan bagaimana yang betul-betul layak dibantu tapi namanya tidak keluar, bisa dimasukkan dalam penerima BLT Dana Desa namun tidak melanggar aturan yang ditetapkan pemerintah.
• jadi, kalau ada Desa yang belum menyampaikan informasi, jangan salah paham. Masing-masing Desa punya kendala yang berbeda, terutama untuk Desa yang luas dan penduduknya lebih banyak, tentu lebih sulit. Jadi, mari kira sama-sama berperasangka baik.

Silahkan Bapak/Ibu mengecek ke Kantor Desa masing-masing apakah Bapak/Ibu termasuk penerima bantuan dan pada kategori apa.

mungkin itu sedikit penjelasan jika kurang jelas Bisa Comen di kolom bawah ini terimakasih wasalamualaikum Wr.Wb.

Read More